Berita Viral dan TerUpdate

Friday

Malaysia Tak Akan Ekstradisi Muslim Uighur ke China, Bahkan jika Diminta China

Malaysia Tak Akan Ekstradisi Muslim Uighur ke China, Bahkan jika Diminta China

Malaysia Tak Akan Ekstradisi Muslim Uighur ke China, Bahkan jika Diminta China

 Malaysia menyatakan tidak akan mengekstradisi etnis Muslim Uighur ke China.


Negara itu juga akan mengizinkan Muslim Uighur pergi ke negara ketiga atau negara tujuan dengan aman apabila mereka merasa keselamatannya dalam bahaya.

Hal ini dikatakan oleh Mohd Redzuan Md Yusof, salah satu menteri di Jabatan Perdana Menteri (Tugas-Tugas Khas).

Dilansir dari Reuters, (4/9/2020), Asia Tenggara menjadi tempat persinggahan yang disukai oleh Muslim Uighur yang akan menuju ke Turki.

Mereka lari dari sesuatu yang mereka gambarkan sebagai penindasan dan penawanan massal yang dilakukan pemerintah China.

Ini adalah pertama kalinya Malaysia mengambil sikap yang jelas untuk tidak mengekstradisi pengungsi Uighur.
Foto ini diambil pada 11 September 2019 menunjukkan seorang pria mengendarai kendaraan di lingkungan etnis Uighur di Aksu, Xinjiang. (HECTOR RETAMAL / AFP)

Mohd Redzuan juga mengatakan Malaysia menghormati hak negara berdaulat untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri, kendati mengakui etnis Uighur mengalami penindasan di China.

"Oleh karena itu, jika ada pengungsi Uighur yang lari ke Malaysia untuk mencari perlindungan, Malaysia memutuskan untuk tidak mengekstradisi pengungsi Uighur, bahkan jika ada permintaan dari Republik Rakyat China," kata Mohd Redzuan dikutip dari Reuters.

"Mereka diizinkan pergi ke negara ketiga apabila khawatir akan keselamatannya atau punya kemungkinan menghadapi penganiayaan," kata dia

Pernyataan dari menteri tersebut diunggah dalam bentuk dokumen di situs badan legislatif Malaysia.

Namun, kedutaan China di Kuala Lumpur tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Pada Oktober 2018, pihak berwenang Malaysia melepaskan 11 orang dari etnis Uighur dari tempat penahanan dan mengirim mereka ke Turki, meskipun diminta China untuk mengembalikan mereka.

China "dengan tegas menentangnya" dan Mahathir Mohammad mengatakan mereka yang dibebaskan tidak "berbuat salah" di Malaysia. Wanita Uighur menggendong bayi di Xinjiang, Rabu (11/11/2019). (AFP/HECTOR RETAMAL)

Mahathir kemudian mengatakan Malaysia adalah negara yang terlalu kecil untuk berselisih dengan China karena masalah Uighur.

PBB menyebut setidaknya ada 1 juta etnis Uighur dan Muslim lainnya yang ditahan di tempat yang digambarkan China sebagai "pusat pelatihan kejuruan" untuk menyingkirkan ekstremisme dan memberi keterampilan baru kepada orang-orang.

China Bantah Laporan Adanya Pemaksaan Aborsi dan Kontrasepsi Etnis Uighur di Xinjiang

China membantah laporan investigasi Associated Press (AP) ihwal pemaksaan aborsi dan kontrasepsi terhadap etnis Uighur dengan menyebut itu sebagai 'akal-akalan' dan 'berita palsu'.

Pemerintah China mengklaim telah memperlakukan semua etnis secara adil dan melindungi hak-hak hukum kaum minoritas.

"Semua orang, terlepas apakah mereka etnis minoritas atau China Han, harus mengikuti dan bertindak sesuai dengan hukum," kata juru bicara kementerian, Zhao Lijian kepada AP, Senin (29/6/2020).

Oleh AP, pemerintah China dinilai mengambil langkah yang kejam dalam membatasi angka kelahiran warga Uighur dan sejumlah minoritas lainnya.

Meskipun kebijakan satu anak bagi semua warga sama di mata hukum, tetapi pada praktiknya dilaporkan berbeda.

Misalnya, terdapat upaya mendorong etnis Han yang mayoritas di China agar memiliki lebih banyak anak.
Praktik pembatasan anak bagi etnis Uighur disebut Associated Press dilakukan secara meluas dan sistematis.

Investigasi AP dilakukan berdasarkan data statistik pemerintah, dokumen negara, dan wawancara dengan 30 bekas tahanan, anggota keluarga, beserta sejumlah instruktur kamp. Foto ini diambil pada 4 Juni 2019 menunjukkan seorang wanita Uighur bersama dengan anak-anak di sebuah jalan di Kashgar di wilayah Xinjiang barat laut Cina. Otoritas China melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan dalam operasi menahan pertumbuhan populasi etnis minoritas di wilayah Xinjiang barat, menurut penelitian yang diterbitkan pada 29 Juni 2020. (GREG BAKER / AFP)

Operasi yang telah dijalankan selama empat tahun terakhir ini oleh sejumlah ahli mengarah pada apa yang disebut 'genosida demografis'.

China secara teratur menyuruh perempuan dari etnis minoritas untuk memeriksa kehamilan, memasang alat kontrasepsi, sterilisasi, bahkan aborsi.

Angka aborsi tercatat telah mencapai ratusan ribu warga.

Berdasarkan data dan wawancara, penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) meningkat tajam di wilayah Xinjiang, meski secara nasional angkanya turun.

Langkah pengendalian populasi etnis minoritas ini dibareng dengan penahanan massal baik sebagai ancaman maupun hukuman bagi siapa saja yang tak patuh.

Punya banyak anak adalah alasan utama orang-orang etnis minoritas ini dikirim ke kamp-kamp penahanan.

Dari riset AP, tiga atau lebih orang tua diambil dari keluarga mereka, kecuali mereka bisa membayar denda yang nilainya besar.

Para pihak berwajib dalam hal ini polisi dilaporkan menggerebek rumah-rumah, membuat takut para orangtua sambil mencari anak-anak yang disembunyikan. Wanita Uighur menggendong bayi, Jumat (31/5/2019). (AFP/Greg Baker)

Data AP menunjukkan adanya penurunan yang signifikan di sebagian besar wilayah Uighur di Hotan dan Kashgar.

Angka kelahiran di dua wilayah ini anjlok lebih dari 60% dari 2015 hingga 2018.

Sementara di seluruh wilayah Xinjiang, angka kelahiran menurun drastis hampir 24%, dibandingkan dengan hanya 4,2% di seluruh China.

Ratusan juta dolar anggaran yang dikucurkan pemerintah China untuk program alat kontrasepsi telah mengubah Xinjiang dari salah satu daerah dengan pertumbuhan tercepat di China, menjadi yang paling lambat hanya dalam beberapa tahun.

"Penurunan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya ... ada semacam kekejaman di dalamya," kata Adrian Zenz, antropolog Jerman yang terlibat dalam penelitian mengenai situasi di Xinjiang.

Selama beberapa dekade, China diakui sebagai satu di antara negara di dunia yang mengatur hukum hak minoritas, misalnya ada kuota bagi warga etnis Uighur dan etnis minoritas lain agar bisa masuk perguruan tinggi, bekerja di instansi pemerintah, serta kelonggaran kontrol kelahiran.

Sejak dihapuskannya kebijakan 'satu anak' sejak 28 Oktober 2015, kini seluruh warga China dapat memiliki hingga 2 anak.

Namun, hal ini berbeda praktiknya di lapangan saat pihak berwenang dilaporkan sering mendorong, memaksa penggunaan alat kontrasepsi, sterilisasi, dan aborsi pada orang-orang China etnis Han.

Sementara etnis minoritas lain dilaporkan mendapat izin memiliki dua hingga tiga anak, jika mereka berasal dari pedesaan.

Di bawah pimpinan Presiden Xi Jinping, pemimpin China yang oleh AP disebut 'paling otoriter' dalam beberapa dasawarsa terakhir ini sudah menghapuskan ketidaktegasan hukum tersebut.

Pada 2014, setelah kunjungannya ke wilayah Xinjiang, Xi meminta para pejabat tinggi di kawasan tersebut menerapkan 'kebijakan keluarga berencana yang adil' untuk semua etnis.

Xi meminta pejabat lokal untuk 'mengurangi dan menstabilkan angka kelahiran'. Sekelompok orang Uighur menghalau polisi dalam aksi protes di Provinsi Xinjiang, China. (PETER PARKS/AFP/GETTY VIA BBC.COM)

Pada tahun-tahun setelahnya, bukan menjadi suatu masalah bagi warga China, baik itu etnis mayoritas, Han, maupun etnis minoritas lain di pedesaan yang memiliki dua-tiga anak di Xinjiang.

Semua etnis setara di bawah payung hukum baru.

Namun, dalam praktiknya, sebagian besar warga etnis Han terhindar dari aborsi, sterilisasi, pemasangan IUD, dan penahanan.

Sebaliknya, bagi etnis Uighur semua hal tadi mereka alami dengan pemaksaan, menurut data dan wawancara.

Seorang warga Uighur yang kabur ke Kazakhstan, Gulnar Omirzakh mengaku mendapat hukuman, meski tiga anaknya sah di mata hukum.

Para cendekiawan yang pro-pemerintah mengklaim bahwa keluarga-keluarga yang berasal dari kalangan agam di pedesaan merupakan akar dari terorisme, pemboman, penikaman, dan serangan lainnya.

Pemerintah Xinjiang menitikberatkan kejahatan tersebut dengan menuduh ada keterkaitan terhadap teroris ISIS.

Populasi warga Muslim di pedesaan merupakan arena berkembang biaknya kemiskinan dan ekstrimisme, menurut sebuah laporan makalah Kepala Institut Sosiologi di Akademi Ilmu Sosial, Xinjiang.


Tertulis juga klaim dalam laporan yang menyebut "hambatan utama agama adalah keyakinan bahwa 'janin adalah hadiah dari Tuhan',"

Sementara pakar dari luar menyebut operasi pengendalian kelahiran adalah bagian dari strategi China membersihkan warga Uighur dari keyakinan yang dianutnya.

Pemerintah China juga dinilai memaksa warga Uighur untuk mengikuti proses asimilasi. Mereka diharuskan mengikuti pendidikan politik dan agama di kamp-kamp dan pabrik-pabrik.

Sementara anak-anak mereka di-indoktrinasi di panti penampungan.

Orang-orang Uighur ini, yang tidak selalu Muslim, juga dilacak oleh aparat dengan pengawasan ketat menggunakan teknologi.

"Niatnya mungkin bukan sepenuhnya menghilangkan populasi Uighur, tetapi itu akan secara tajam mengurangi vitalitas mereka," kata Darren Byler, ahli yang membidangi etnis Uighur dari Universitas Colorado.

"Ini akan membuat mereka lebih mudah berasimilasi dengan populasi mayoritas di China," tambahnya.

Sementara beberapa ahli tak segan mengatakan langkah yang diambil China telah jauh dari unsur kemanusiaan.

"Ini genosida, penghentian penuh. Tak secara langsung, mengejutkan, pembunuhan massal yang masuk kategori genosida, pelan tapi menyakitkan," kata Joanne Smith Finley, ahli di Newcastle University, Inggris.

"Ini secara langsung mengurangi populasi masyarakat Uighur," tambahnya.

(Tribunnewswiki/Tyo/Dinar)
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Malaysia Tak Akan Ekstradisi Muslim Uighur ke China, Bahkan jika Diminta China