Berita Viral dan TerUpdate

Monday

Marak PHK di Tengah Pandemi, Ini yang Perlu Pekerja Ketahui jika Pesangon Tak Sesuai Ketentuan

Marak PHK di Tengah Pandemi, Ini yang Perlu Pekerja Ketahui jika Pesangon Tak Sesuai Ketentuan

 

Marak PHK di Tengah Pandemi, Ini yang Perlu Pekerja Ketahui jika Pesangon Tak Sesuai Ketentuan


Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang begitu luas.

Tak hanya di sektor kesehatan, pandemi Covid-19 juga berdampak pada perekonomian Indonesia hingga sektor ketenagakerjaan.

Dikutip dari Kontan.co.id, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 2,14 juta tenaga kerja formal dan informal yang terdampak akibat Covid-19.

Bila dirinci, pekerja di sektor formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) ada sebanyak 383.645 orang dan ada 1,13 juta pekerja formal yang dirumahkan.

Sementara itu, pemberian pesangon untuk korban PHK tak selalu sesuai dengan ketentuan yang ada.

Seperti yang diberitakan Kompas.com, seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta Pusat mengaku di-PHK tanpa mendapatkan kompensasi apapun dari perusahaan.

Membahas mengenai pesangon bagi korban PHK, Ketua Peradi Solo, Badrus Zaman, S.H., M.H., menegaskan bahwa pesangon untuk korban PHK wajib diberikan oleh perusahaan.

"Kalau PHK ya harus kasih pesangon pada dasarnya."

"Jadi tidak bisa diberhentikan, sementara dia sudah kerja di situ lama, tidak diberi apa-apa, itu kasihan, karena bagaimanapun secara Undang-Undang harus. Tidak bisa PHK terus diam-diam saja tidak dikasih apapun," jelas Badrus dalam diskusi Kacamata Hukum yang disiarkan melalui kanal YouTube Tribunnews.com, Senin (7/9/2020).

Badrus menambahkan, tenaga kerja atau buruh memang selayaknya mendapatkan pesangon sesuai peraturan yang ada.

Menurut Badrus, apabila pesangon yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan dan hal tersebut tidak dapat disepakati oleh pihak karyawan yang di-PHK, maka karyawan dapat mengajukan gugatan.

"Pesangon misalnya seharusnya Rp 1 juta tapi perusahaan hanya punya Rp 500 ribu, selama karyawan sepakat untuk dibayar seperti itu, ya tidak masalah."

"Tapi selama tidak sepakat, itu bisa diajukan ke Peradilan Hubungan Industrial (PHI), bisa mengajukan gugatan di peradilan," kata Badrus.

Sementara itu, terkait kasus pesangon yang tak cair atau pesangon dicicil, Badrus menyebutkan, hal ini juga dapat digugat apabila tidak menemui kesepakatan antara pihak perusahaan dan pekerja yang di-PHK.

Namun, gugatan dapat dilakukan apabila perusahaan memang masih memiliki aset.

"Misalnya, perusahaannya itu bukan kontrak, itu tempat sendiri, nah kalau itu sebagai jaminan, kalau perusahaan nggak bisa bayar, ini harus dilelang. Kalau sudah dilelang, laku, kemudian bayarannya harus diberikan pada karyawan," jelas Badrus.

"Jadi kita melakukan gugatan itu jelas, nanti ada harapannya. Harapannya, pesangonnya dibayar, kalau nggak dibayar, nanti dilelang tanahnya. Itu menurut saya yang karyawan harus tahu," sambungnya.

Badrus pun menyampaikan, di masa pandemi seperti saat ini, sebaiknya permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun, apabila terpaksa tidak menemukan titik temu dan perusahaan masih memiliki aset maka gugatan dapat dilakukan.

"Dalam pandemi ini, masalah kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selesaikan kekeluargaan dulu. Biasanya ada mediasi dulu. Kalau bisa mediasi, mediasi dulu," ujarnya.

"Tapi kalau terpaksanya tidak bisa, perusahaan masih punya aset, itu masih bisa dilakukan gugatan di peradilan," tambah Badrus.



Sepanjang Maret-Juli 2020, Kemnaker Catat 2,14 Juta Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19

Seperti yang diberitakan Kontan.co.id, pandemi Covid-19 menimbulkan efek perlambatan ekonomi lantaran kegiatan bisnis tidak bisa berjalan normal.

Akibatnya, banyak orang juga mengalami kehilangan pekerjaan.

Hingga 31 Juli 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 2,14 juta tenaga kerja formal dan informal yang terdampak akibat Covid-19.

"Pukulan pada sektor perekonomian ini pada akhirnya juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan."

"Ada banyak pekerja yang terdampak akibat melambatnya perekonomian. Data yang dihimpun Kemenaker sejak awal Maret sampai akhir Juli 2020 tidak kurang dari 2,1 juta pekerja dilaporkan terdampak," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, seperti yang diberitakan Kontan.co.id, Rabu (5/8/2020).


Bila dirinci, pekerja di sektor formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) ada sebanyak 383.645 orang dan ada 1,13 juta pekerja formal yang dirumahkan.

Sementara itu, pekerja informal yang kehilangan pekerjaan atau bangkrut ada sebanyak 630.905 orang.

Data ini didapatkan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di seluruh Indonesia, kementerian/lembaga terkait, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.

Lebih lanjut Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Tri Retno Isnaningsih menjelaskan, data pekerja yang didapatkan ini sudah clear (bersih) by name dan by address serta dilengkapi dengan NIK yang valid.

"Data ini tentu saja sudah bersih dan artinya sudah dilakukan suatu cleansing dan di dalamnya kita sudah menggunakan NIK yang valid dengan 16 digit dan tidak ada duplikasi NIK lagi," terang Tri.

Tri menerangkan, dari 2,14 juta pekerja terdampak Covid-19 tersebut sebagian besarnya berjenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 1,53 juta atau sekitar 72%, sementara perempuan ada sebanyak 608.228 orang atau sekitar 28%.

"Ini bisa menjadi potensi masalah serius, karena pada umumnya laki-laki adalah tulang punggung di keluarga. Ini sangat serius juga karena laki-laki biasanya dibebani paling tidak 3 atau 2 tanggungan. Ini yang sangat memprihatinkan," kata Tri.

Sementara itu, berdasarkan data, provinsi dengan jumlah tenaga kerja yang paling banyak terdampak Covid-19 adalah Jawa Barat, yakni jumlah 342.772 orang atau 15,9%.

Selanjutnya, yaitu DKI Jakarta sebanyak 320.114 orang atau 14,91%, Jawa Tengah sebanyak 263.980 orang atau 12,30%, Jawa Timur sebanyak 161.217 orang atau 7,51%, Riau sebanyak 156.146 orang atau 7,27% dan provinsi lain sebanyak 902.438 orang.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta, Kontan.co.id/Lidya Yuniartha, Kompas.com/Tria Sutrisna)
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Marak PHK di Tengah Pandemi, Ini yang Perlu Pekerja Ketahui jika Pesangon Tak Sesuai Ketentuan