Berita Viral dan TerUpdate

Monday

Kandidat Menhan AS Usulkan AL Amerika Harus Tenggelamkan Semua Kapal China di Laut China Selatan

Kandidat Menhan AS Usulkan AL Amerika Harus Tenggelamkan Semua Kapal China di Laut China Selatan


 

Para ahli politik telah menyatakan kekhawatirannya akan potensi meletusnya Perang Dunia III.

Hal ini lantaran calon potensial pimpinan Pentagon dari tim Joe Biden mengklaim Amerika Serikat harus dapat "menenggelamkan semua" kapal China dalam 72 jam untuk meningkatkan pencegahan.

Express.co.uk memberitakan, Michele Flournoy, sebelumnya seorang wakil menteri pertahanan dalam pemerintahan Obama, telah diangkat sebagai calon Menteri Pertahanan di bawah Presiden AS terpilih Joe Biden.


Namun, Flournoy sebelumnya menyarankan pasukan Amerika harus ditempatkan di Laut China Selatan untuk meningkatkan pencegahan.

Perairan yang diperebutkan itu telah menjadi pusat keterlibatan AS di Indo-Pasifik, dengan staf senior Presiden Donald Trump dan pejabat China memperdebatkan klaim "kedaulatan" di laut.

Dalam tulisannya di jurnal Foreign Affairs awal tahun ini, Flournoy menyerukan peningkatan kehadiran angkatan laut Amerika di Laut Cina Selatan. Dia mengatakan bahwa Washington kehilangan kemampuan untuk melawan agresi militer Beijing di perairan yang diperebutkan.


Masih mengutip Express.co.uk, sebagai hasil dari keyakinan kuat yang dipegang Beijing tentang penurunan kekuatan Amerika Serikat, Flournoy mengusulkan bahwa AS harus meningkatkan pencegahan di wilayah tersebut untuk melawan stigma tersebut.

"Misalnya, jika militer AS memiliki kemampuan secara kredibel mengancam untuk menenggelamkan semua kapal militer, kapal selam, dan kapal dagang China di Laut China Selatan dalam waktu 72 jam, para pemimpin China mungkin berpikir dua kali sebelum, katakanlah, meluncurkan sebuah blokade atau invasi Taiwan; mereka harus bertanya-tanya apakah layak mempertaruhkan seluruh armada mereka,” tulis Flournoy.

Baru-baru ini, dia juga menegaskan kembali sikap anti-China dan keinginannya untuk pertahanan Amerika yang lebih kuat di Indo-Pasifik.

Dalam sebuah wawancara dengan Defense News, Flournoy berkata: “Kita harus memiliki keunggulan yang cukup, yang pertama dan terpenting kita dapat mencegah China menyerang atau membahayakan kepentingan vital kita dan sekutu kita. Itu berarti tekad." 


Namun mantan wakil menteri itu juga menginginkan perubahan dari pandangan "buram" pemerintahan Trump tentang China, dan menyatakan keinginan untuk beberapa kerja sama antara Beijing dan Washington.

“Ada serangkaian ancaman, apakah itu mencegah pandemi berikutnya, atau menangani perubahan iklim, atau berurusan dengan proliferasi nuklir Korea Utara di mana, suka atau tidak, kita harus berurusan dengan China sebagai mitra atau kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut," ujarnya.

Di sisi lain, para pengamat telah mendinginkan usulan Flournoy terkait kehadiran besar Angkatan Laut AS di Laut China Selatan, dengan mengatakan China siap untuk membalas jika AS secara besar-besaran meningkatkan pencegahan maritim.

Wu Xinbo, direktur Pusat Studi Amerika Universitas Fudan berkata kepada South China Morning Post: "Ancaman seperti itu hampir tidak dapat bekerja, karena PLA telah dan selalu memperhitungkan campur tangan Amerika secara langsung ketika merencanakan operasi militer di Taiwan."

Collin Koh, seorang peneliti dari S. Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University Singapura, sudah memprediksi sikap Flournoy dan pemerintahan baru Biden terhadap China.

"Terlepas dari siapa yang ada di Gedung Putih, kemampuan untuk mempertahankan pencegahan yang kredibel dan jika perlu, mengalahkan agresi [Tentara Pembebasan Rakyat] terhadap Taiwan sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan, akan dipandang sebagai hal yang disepakati," papar Koh seperti dikutip Express.co.uk.

Biden, setelah mengalahkan Trump dalam pemilihan presiden AS, telah menjelaskan bahwa dia akan tegas pada China dengan cara yang sama seperti pendahulunya.

Selama kampanye Demokrat, dia mengecam Presiden China Xi Jinping sebagai "preman" dan berjanji untuk memimpin kampanye internasional untuk "menekan, mengisolasi, dan menghukum China".

Biden juga bersikap brutal dalam penilaiannya terhadap penahanan dan perlakuan China terhadap Muslim Uighur, yang dia anggap sebagai "genosida".

Tapi mantan Wakil Presiden itu juga diharapkan mengejar "kepentingan nasional" AS dan berkolaborasi dengan China dalam kebijakan perubahan iklim.

Di bawah pemerintahan Trump, Washington telah meningkatkan tekanan terhadap Beijing di Laut China Selatan.

Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri Trump, mengecam klaim China atas "kedaulatan" atas perairan yang disengketakan. "Kami tekankan, klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan sepenuhnya melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengontrol mereka."

Sebagai bagian dari kebijakan anti-China ini, AS juga telah meningkatkan penjualan senjata ke Taiwan tahun ini, sehingga membuat marah Beijing.

Pada tahun 2020, AS telah menjual senjata dan kendaraan senilai US$ 4,981 miliar ke Taiwan, di mana transaksi yang terbaru adalah 100 Harpoon Coastal Defense Systems seharga US$ 2,37 miliar.

China Rilis 'Panduan' Perang

Komisi Militer Pusat (CMC) China merilis garis besar tentang peningkatan kemampuan tempur bersama Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk kesiapsiagaan perang.

Xinhua melaporkan, garis besar yang mulai berlaku 7 November tersebut termasuk menjawab pertanyaan mendasar seperti bagaimana berperang di masa depan dan memperkuat kesiapan perang.

Menurut CMC, perang di masa depan membutuhkan operasi bersama dan terintegrasi antara berbagai pasukan PLA.

Karena itu, CMC memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata China untuk mempelajari dan menerapkan garis besar tersebut.

Dan, menganggap garis besar itu sebagai dasar fundamental untuk mengatur pertempuran bersama dan kegiatan pelatihan, serta meningkatkan kemampuan militer untuk memenangkan perang secara menyeluruh.

Song Zhongping, ahli militer China, mengatakan, peluncuran garis besar itu menyusul situasi yang semakin intensif dan risiko konflik militer yang meningkat di beberapa wilayah, seperti Selat Taiwan, Laut China Selatan, dan perbatasan China-India.

"Peningkatan kapasitas tempur bersama PLA tidak hanya bertujuan memerangi separatis Taiwan dan pasukan asing yang ikut campur dalam masalah Taiwan, tetapi yang lebih penting untuk melindungi kepentingan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan China," katanya kepada Global Times.

Hanya, Selat Taiwan adalah wilayah utama, di mana PLA harus meningkatkan kapasitas tempur bersama dan mempersiapkan perang.

Pasukan udara, laut, darat, dan roket serta pasukan pendukung strategis dan logistik, semuanya akan terlibat jika konflik militer meletus, menurut Song.

Situasinya sama di Laut China Selatan, di mana Amerika Serikat AS sering mengirim pesawat dan kapal militer. PLA bisa melakukan serangan jarak jauh, dengan Angkatan Roket meluncurkan rudal pembunuh kapal induk, seperti DF-26 dan DF-21D.

Media China kritik tajam Amerika


Hubungan antara Amerika dan China tampaknya jauh dari kata membaik.

Sebagai bukti, media pemerintah China sekali lagi melancarkan serangan pedas terhadap AS dan sekutu Baratnya menyusul tindakan keras terbaru Beijing terhadap oposisi pro-demokrasi di Hong Kong.

Melansir Express.co.uk, The Global Times - media harian yang dikelola pemerintah China - telah menerbitkan editorial yang mengklaim Barat "tidak akan berhasil" dengan tekanan yang diterapkan pada China atas pelanggaran hak asasi manusia.

Surat kabar tersebut juga memperingatkan bahwa Barat tidak "punya nyali" untuk menghadapi China.

Editorial ini datang sehari sebelum The Global Times memberi selamat kepada Joe Biden atas kemenangannya sebagai Presiden AS dari Donald Trump.

Ucapan selamat yang hangat itu datang setelah seminggu China berdiam diri terhadap hasil Pemilu AS.

Express.co.uk memberitakan, China sepertinya menanti untuk melihat pandangan apa yang akan diambil Biden tentang kebijakan luar negeri AS.

Akan tetapi, para ahli yakin dia tidak akan mengubah arah kebijakan sehingga tidak akan mengakhiri ketegangan antara Washington dan Beijing.

Presiden terpilih, yang akan menggantikan Trump di Gedung Putih pada Januari 2021 mendatang, telah berjanji bahwa AS akan membela pelanggaran China atas hak asasi manusia, ekspansionisme militer, dan praktik perdagangan yang tidak fair.

Selama beberapa bulan terakhir, pemerintahan Donald Trump telah memberikan dukungannya di belakang para pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong.

AS, seperti halnya Inggris dan Jerman, minggu ini mengecam pengusiran empat anggota parlemen pro-demokrasi China dari badan Dewan Legislatif Hong Kong.

Langkah dari Beijing memicu reaksi marah, sehingga memicu pengunduran diri semua menteri pro-demokrasi yang tersisa di parlemen sebagai bentuk aksi protes.

Kini, The Global Times mengklaim bahwa semua kritik dari Barat sebenarnya tidak ada artinya.

Surat kabar itu menulis: "Apakah ada negara Barat yang berpikir bahwa ia memiliki kemampuan untuk menekan China agar menyerah? Tidak sama sekali. Pasukan Barat memiliki pertimbangan yang cukup rumit dan egois ketika mereka melangkah di perairan berlumpur soal Hong Kong. Mereka ingin menahan China dengan mengacaukan Hong Kong, tetapi mereka tidak mungkin mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk mencari dominasi atas urusan Hong Kong."

The Global Times juga menulis: "Mereka tahu bahwa mereka tidak akan berhasil, juga tidak punya nyali untuk melakukan itu. Tidak ada kekuatan eksternal yang dapat menjadi pengungkit untuk membantu oposisi menantang pemerintah pusat secara konstitusional."

Berita ini tayang di Kontan: Calon Menhan: AS harus dapat tenggelamkan semua kapal China di Laut China Selatan

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Kandidat Menhan AS Usulkan AL Amerika Harus Tenggelamkan Semua Kapal China di Laut China Selatan